PUSARAN.CO– Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berupaya memenuhi target cadangan beras pemerintah secara bertahap. Ditargetkan pada tahun 2026 jumlah cadangan beras sebanyak 120 ton terpenuhi.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, cadangan beras sudah ditambah 18,30 ton, jadi total di tahun 2023 sebesar 65,05 ton, dari target 120 ton untuk dipenuhi pada tahun 2026.
“Dalam pengelolaan cadangan beras, Pemkot Yogyakarta sejak tahun 2019 mempercayakan penyimpanan dan pengelolaannya kepada PT Taru Martani sebagai BUMD Pemda DIY, yang juga bekerjasama dengan Gapoktan dan Perpadi untuk penyimpanan stok beras sebesar 25 persen, dan 75 persen lainnya dikelola, diputar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya pada Rabu (17/5) di UD Barokah Beras Sekarsuli, Sleman.
Hal ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Yogyakarta termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah, lanjut Kadri, untuk menyediakan kebutuhan beras yang sewaktu-waktu pada konidisi darurat supaya tetap terpenuhi.
“Cadangan beras ini tentu tidak hanya disimpan, tapi diputar, agar kualitas beras juga tidak menurun. Tapi ketika Pemkot butuh dalam jumlah tertentu, maka harus tersedia dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Suyana mengatakan, total cadangan beras Pemkot Yogyakarta dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sudah memenuhi 54,21 persen dari target. Secara bertahap jumlah tersebut akan ditambah tiap tahunnya.
“Penambahan cadangan beras ini kami lakukan, supaya stok pangan di Kota Yogyakarta tetap terkendali, untuk persiapan kita menghadapi musim kemarau 2023 yang menurut prediksi BMKG lebih kering, yang memungkinkan produksi pangan akan menurun,” ujarnya.
Upaya pemenuhan cadangan beras, tambah Suyana, dilakukan untuk menjaga pasokan beras yang stabil antar waktu, memenuhi kebutuhan beras masyarakat jika mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, sebagai instrumen stabilisasi harga beras di pasaran, serta meningkatkan akses beras pada masyarakat rawan pangan karena kemiskinan. (RLS)
